ICW : Jokowi Harus Dengarkan Masyarakat Pilih Menteri- Jokowi sebagai presiden RI terpilih nampaknya harus berhati-hati dalam memilih menteri. Pasalnya, pemerintah sebelumnya terkadang "acuh" dengan tanggapan masyarakat tentang pemilihan menteri dalam kabinetnya. Orang yang sudah kena blacklist atau berkasus justru dipilih untuk menduduki jabatan-jabatan penting. Alhasil, korupsi menjadi catatan hitam dari pemerintahan SBY. Kita tahu dalam kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 saja sudah ada 3 menteri yang terseret kasus korupsi dan pemerasan. Ini tentu menjadi cambuk bagi Jokowi-JK dalam memilih menteri agar lebih berhati-hati dan selektif. Bahkan, ICW sebagai lembaga yang mengawasi korupsi di Indonesia mendesak Jokowi ahar mau mendengarkan suara masyarakat tentang siapa saja nama-nama menteri yang akan dipilih.
 |
| ICW |
ICW dan berbagai elemen masyarakat ingin pemerintahan yang transparan, bersih dan antikorup. Untuk itu Jokowi harus memperhatikan betul masukan-masukan yang diterima dari elemen masyarakat. Jokowi memang sudah menyatakan ingin memilih menteri yang benar-benar bersih, memiliki jejak rekam bagus, punya menejerial kuat, dan kompeten. Bahkan Jokowi ingin para menteri pilihannya lepas dari ikatan partai politik. Karena bagaimanapun, partai menjadi salah satu ruang yang bisa digunakan sebagai ruang untuk melakukan korupsi. Untuk pendanaan partai lebih tepatnya.
ICW sendiri sudah memiliki daftar nama-nama yang layak diusulkan untuk menjadi menteri pemerintahan Jokowi-JK. "Sebagai partisipasi masyarakat usulan kita harus menjadi pertimbangan," kata Ade Irawan (Koordinator ICW). ICW melalui Ade menyatakan bahwa ada beberapa kriteria calon menteri yang harus dipertimbangkan Jokowi. "Misalnya mereka bukan tersangka korupsi, terpidana dan tidak memiliki rekam jejak yang buruk," katanya.
ICW dan elemen masyarakat peduli Indonesia bersih pun berencana untuk membuat daftar nama yang "dilarang" untuk dipertimbangkan menjadi menteri. Tujuannya adalah agar pemerintahan Jokowi-JK benar-benar terlepas dari korupsi dan tidak ada lagi menteri yang menjadi tersangka. "Semuanya masih kita susun. Sebagi masukan saja, jadi yang harus dipilih itu menteri yang punya rekam jejak bagus dan bukan tersangka atau terpidana korupsi."
Tentu ini menjadi angin segar untuk kita rakyat Indonesia. Karena untuk alasan apa pun, korupsi adalah mush bersama, dan tidak boleh ada dalam segala jenis pemerintahan. Jokowi tentu sudah paham dengan keinginan masyarakat ini, tetapi apakah dia berani? Kita tunggu saja keputusan Jokowi dalam memilih menteri. Harapan saya, kamu, dia, mereka, dan seluruh warga negara Indonesia adalah ingin pemerintahan yang antikorupsi dan bisa mensejahterakan rakyat Indonesia.
Salam Indonesia Sejahtera.!!!
Simak terus Harian Joko untuk mendapatkan berbagai berita tentang Jokowi (Joko Widodo) terbaru dan update setiap hari.
Baca juga yang ini : Jusuf Kalla : Negara Rugi Menjual Pesawat Kepresidenan