Harjo - Jokowi : Emang Pilihan DPRD Tidak Korupsi? Jokowi atau Joko Widodo sebagai presiden Indonesia terpilih ikut berkomentar soal disahkannya Undang-Undang Pilkada (UU Pilkada) yang mengatur bahwa kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) tidak dipilih oleh rakyat secara langsung, melainkan dipilih oleh anggota DPRD masing-masing. Jokowi pun berkali-kali menyampaikan bahwa hak politik rakyat Indonesia telah direbut. Rakyat tak lagi bisa memilih pemimpin pilihannya secara langsung. Pemilihan langsung dimulai pada tahun 2005. Kini Jokowi pun berucap, "Emang Pilihan DPRD Tidak Korupsi?"
Jokowi sebagai presiden RI memang saat ini dilingkari oleh KMP yang memiliki wakil rakyat yang lebih banyak di hampir seluruh Indonesia. Jokowi pun optimis jika UU Pilkada tak langsung akan kembali direbut oleh rakyat dan rakyat bisa memilih kepala daerah secara langsung. "Nanti MK dululah. Ya masyarakat saja, karena hak politiknya direbut oleh partai, ya direbut kembali," ujar Jokowi saat menghadiri pertemuan Perhimpunan Nasional Aktivis 98 di di B Hotel Denpasar, Bali, Sabtu (27/9). Sama halnya dengan Jokowi yang tak mungkin menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta jika tidak dipilih oleh rakyat. Jokowi pun mengaku kaget atas disahkannya UU PIlkada tersebut.
"Coba bayangkan, kalau pilkada tak langsung. Mana mungkin DPRD pilih saya jadi wali kota Solo saat itu dan jadi gubernur DKI Jakarta. Lagi seneng-senengnya berdemokrasi, enggak ada hujan enggak ada angin direbut. Saya aja kaget, apalagi rakyat," ungkap Jokowi. Saat ini UU Pilkada memang masih bisa digugat ke MK. Kita tahu bahwa Pilkada tak langsung ini dimunculkan atas alasan efisiensi biaya, dan banyak kepala daerah pilihan rakyat yang korupsi. Padahal belum tentu kepala daerah pilihan DPRD tidak korupsi.
Jokowi mengaku punya cara lain untuk menghemat biaya pilkada langsung, dan tidak harus dengan menghapusnya. Menurut Jokowi, masih banyak anggaran-anggaran di KPU yang bisa dibuat hemat. "Bisa aja dilakukan pilkada serentak, bisa aja diaudit. Kalau diaudit secara detail kan pasti ada yang bisa diefisienkan," tutur Jokowi. Jokowi pun menyoroti anggapan yang menilai bahwa pilkada langsung sangat rawan korupsi. Jokowi pun membalasnya dengan berkata, "Katanya pilihan langsung banyak korupsi, apa hubungannya dengan korupsi, emang yang dipilih DPRD tidak korupsi?" tandasnya.
Memang cukup pelik masalah pro kontra UU Pilkada ini, karena banyak rakyat yang tidak setuju dengan pemilihan kepala daerah lewat anggota DPRD. Bahkan kabar terbaru menyatakan bahwa sudah ada calon kepala daerah yang menjanjikan satu buah mobil Kijang Innova bagia anggota DPRD yang memilihnya. Nah, apakah ini bukan korupsi? Apakah ini bukan suap-menyuap? Mari kita hidupkan kembali Pilkada langsung.
Salam Indonesia Sejahtera.!!!
Simak terus Harian Joko untuk mendapatkan berbagai berita tentang Jokowi (Joko Widodo) terbaru dan update setiap hari. Anda bisa mendapatkan Berita Jokowi setiap hari dengan cara mengikuti kami di sosial media (Google+, Twitter, dan Facebook).
Baca juga yang ini : Jokowi Bisa Naikkan Harga BBM Tanpa Izini DPR