Harjo - Jokowi Bisa Naikkan Harga BBM Tanpa Izin DPR - Isu tentang akan dinaikkannya harga bbm bersubsidi oleh Jokowi mendapatkan tanggapan dari anggota DPR Komisi VII Saya W Yudha. Menurut Yudha, Jokowi bisa saja menaikkan harga bbm bersubsidi tanpa seizin DPR, jika tidak merubah postur APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Jokowi memang sebelumnya sudah blak-blakan soal menaikkan harga BBM bersubsidi. "Kalau dulu naikkan harga BBM, mereka harus izin ke kita. Ini beda," kata anggota Komisi VII DPR, Satya W Yudha di gedung DPR, Jakarta, seperti ditulis Senin (29/9/2014).
Jokowi memang bisa saja menaikkan BBM tanpa persetujuan DPR, tetapi jika merubah postur APBN, maka harus dengan izin DPR. Terlebih jika Jokowi ingin mengalihkan subsidi ke sektor-sektor lainnya. "Dampaknya harus izin ke kita. Kalau pemerintah menaikkan harga BBM kalau akibat kenaikan timbul penghematan dia harus persetujuan DPR karena harus mengubah postur APBN," tutur Satya. Jokowi memang ingin menaikkan harga bbm untuk dialihkan ke sektor-sektor industri kreatif untuk rakyat. Dan pastinya ada yang setuju, ada juga yang tidak. Namun Jokowi punya insiatif untuk mengembangkan industri kerakyatan yang saat ini belum tersentuh. Apalagi subsidi BBM memang tidak tepat sasaran karena justru orang berekonomi menengah ke atas yang menikmatinya.
Secara konstitusi memang Jokowi mempunyai hak untuk menaikkan harga BBm tanpa izin DPR jika tidak merubah postur APBN. Undang-Undang tersebut adalah Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang baru disahkan beberapa hari lalu. Dan berdasar atas UU tersebut, maka pemerintah harus izin DPR jika terkait dengan asumsi makro, anggaran defisit batas tiga persen, apabila ada relokasi unit. "Tapi dalam MD3 ke DPR harus membuat APBNP. Itu sudah putusan UU MD3 kita," pungkasnya.
Isu kenaikan harga bbm bersubsidi memang menggemparkan rakyat Indonesia. Jokowi dinilai berkhianat terhadap rakyat kecil. Tetapi Jokowi punya rencana yang indah untuk rakyat Indonesia, yaitu dengan mengalihkan subsidi ke sektor-sektor usaha kerakyatan, seperti petani, nelayan, pengrajin, dan lain-lain. Saat ini subsidi bbm memang salah sasaran, karena orang-orang kaya yang justru menggunakan subsidi tersebut. Lalu bagaimana dengan anda? Apakah anda tidak setuju dengan kebijakan Jokowi menaikkan harga bbm bersubsidi? Tentu kita harus menanggapi dengan kepala dingin dan akal sehat. Untuk apa tujuan Jokowi menaikkannya dan lain sebagainya.
Salam Indonesia Sejahtera.!!!
Simak terus Harian Joko untuk mendapatkan berbagai berita tentang Jokowi (Joko Widodo) terbaru dan update setiap hari. Anda bisa mendapatkan Berita Jokowi setiap hari dengan cara mengikuti kami di sosial media (Google+, Twitter, dan Facebook).
Baca juga yang ini : Jokowi Garap Tol Laut Bersama BUMN