Harian Joko - Jokowi Belum Siap Bawa Menterinya Ke KPK - Presiden terpilih Indonesia Jokowi atau Joko Widodo pernah menyatakan akan membawa menteri-menterinya ke KPK. Hal itu adalah mandat dari KPK bagi Jokowi agar menyerahkan nama-nama menterinya ke KPK, untuk membuktikan apakah menteri-menteri Jokowi bersih dari korupsi atau tidak. Namun saat dikonfirmasi tentang hal itu, Jokowi belum siap bawa menterinya ke KPK. Hal itu dikatakan Jokowi pada hari Kamis (25/09/2014). Apa maksud Jokowi mengatakan itu? Apakah Jokowi tidak yakin dengan menterinya bersih dari korupsi? Simak berita lengkapnya berikut ini.
 |
| Jokowi dan Tim Transisi |
Jokowi dan KPK memang sudah bersepakat untuk memastikan bahwa pemerintahan Jokowi-JK beserta jajaran menterinya bersih dari praktik suap-menyuap dan korupsi. Saat ini Jokowi mengaku belum siap jika harus menyerahkan nama-nama menterinya ke KPK. Namun Jokowi menjanjikan bahwa ia akan menyerahkan nama-nama menterinya ke KPK untuk diperiksa. Dengan catatan jika Jokowi sudah ditetapkan seluruhnya. Alasan Jokowi belum siap menyerahkan nama menteri-menterinya ke KPK adalah karena Jokowi belum menentukan siap saja yang akan menjadi menteri.
Jokowi memang dari awal sudah mengatakan hal itu, dan itu adalah kehendak seluruh rakyat Indonesia. "Nantilah, namanya saja belum ketemu, apa yang mau disetor? Memang belum, namanya aja belum ketemu, kalau sudah saya buka. Kalau namanya sudah komplit nanti saya ke sana, ke PPATK ke KPK itu baru," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (25/9/2014). Saat didesak oleh wartawan, Jokowi pun tegas menyatakan bahwa ia akan menyerahkan semua nama menteri ke KPK. "Lah iya, saya dulu dah ngomong ke KPK. KPK sudah betul, tapi saya ini belum punya nama. Mau nyetor namanya siapa? Lah wong belum ada nama," kata dia.
Perihal kapan Jokowi akan mengumumkan nama-nama menteri dan jabatannya, Jokowi pun masih enggan menjawabnya. Jokowi akan mengumumkan seluruh nama menteri jika ia sudah dilantik menjadi Presiden RI pada tanggal 20 Oktober mendatang. "Belum, tanggalmu itu tanggal berapa toh? Kabinet itu kan setelah 20 Oktober, lah iya menterinya kan setelah pelantikan toh," beber Jokowi dengan aksen jawanya. Saat ini publik dan seluruh masyarakat memang begitu penasaran menanti siapakah menteri-menteri pilihan Jokowi. Jokowi akan menggunakan jasa 18 menteri dari kalangan profesional nonpartai dan 16 menteri dari kalangan kader partai.
Sementara itu KPK melalui wakil ketuanya Adnan Pandu menyatakan belum menerima nama-nama menteri Jokowi sampai saat ini. Sebelumnya memang sudah ada komunikasi dan kesepakatan antara KPK dan Tim Transisi Jokowi-JK untuk menelusuri rekam jejak dan "kebersihan" menteri-menteri Jokowi-JK. "Sampai sekarang kami masih menunggu karena belum ada daftar nama yang harus kami dalami," ujar Adnan.
KPK menyatakan sikapnya bahwa Tim Transisi harus menyerahkan nama calon menteri ke KPK sebagai wujud kesepakatan dan komitmen untuk memberantas korupsi di Indonesia. "Memang sudah ada komunikasi, tapi kami tetap berharap daftar nama itu segera disampaikan. Jangan lupa, Jokowi sudah komitmen memberantas korupsi sebagaimana tanda tangan dia dalam buku putih," ucap Adnan. Bagaimana menurut anda sebagai rakyat Indonesia? Apakah Jokowi dan Tim Transisi harus menyerahkan nama-nama menterinya ke KPK? Seharusnya iya, karena untuk memastikan menter-menteri Jokowi punya rekam jejak yang bagus dan bersih dari korupsi.
Salam Indonesia Sejahtera.!!!
Simak terus Harian Joko untuk mendapatkan berbagai berita tentang Jokowi (Joko Widodo) terbaru dan update setiap hari.
Baca juga yang ini : JK Bicara Soal Pilkada Langsung