Latest News

SINKRONISASI PEMERINTAHAN JOKOWI-JK DENGAN DAERAH

Sinkronisasi Pemerintahan Jokowi-JK Dengan Daerah - Menjelang pemerintahan baru era Jokowi-JK maka semakin banyak pula masukan dan saran yang datang dari berbagai pihak dan elemen masyarakat. Salah satu saran yang terbaru adalah dari Lukman Edy (Ketua FPKB di MPR). Lukman Edy merupakan mantan Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Lukman mengatakan bahwa harus ada sinkronisasi pemerintahan Jokowi-JK dengan daerah.

SINKRONISASI PEMERINTAHAN JOKOWI-JK  DENGAN DAERAH
Jokowi-JK

Pria berkacamata ini berharap agar pemerintahan Jokowi-JK berjalan sesuai dengan aturan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh MPR. Hal itu untuk mencapai tujuan pemerintahan jangka panjang sebagaimana vis Indonesia jangka panjang. "Substansi visi Indonesia jangka panjang seperti termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yakni mencapai masyarakat adil, sejahtera, perdamaian abadi, keadilan sosial, dan lainnya,"

Menurut Lukman Edy, hal ini perlu ditekankan mengingat visi presiden berbeda dengan visi daerah. Visi presiden dianggap milik presiden sendiri, sedangkan setiap daerah pun membuat visinya masing-masing. Visi presiden/pemerintah pusat hampir tidak nyambung dengan visi pemerintah daerah. Memang proses sinkronisasi visi pemerintah pusat dan daerah akan lebih mudah jika berasal dari satu partai. Kalau beda partai antara pusat dan daerah, maka terkadang visinya sangat jauh berbeda.

Lukman menambahi bahwa dirinya dan MPR akan berusaha mencari titik temu untuk menyelesaikan masalah sinkronisasi visi pemerintah pusat dan daerah ini. Menurutnya, di MPR muncul berbagai pandangan, misalnya kembali ke GBHN. Sebagai partai pemenang pemilu, PDIP disarankan untuk memanfaatkan kembali GBHN untuk sinkronisasi visi presiden dan daerah.

Lukman pun memberi masukan agar otonomi daerah harus tetap diperkuat dan sinkronisasi pusat-daerah. Agar tidak terjadi perbedaan sudut pandang. Ia menawarkan penerapan otonomi daerah asimetris meski penerapan otda di setiap daerah tidak mesti sama. Untuk menerapkan Otda Asimetris ini harus terlebih dahulu memilik Undang-Undang yang dibuat oleh Komisi II DPR.

Bagaimana menurut anda tentang sinkronisasi pemerintahan Jokowi-JK dengan daerah? Berikan komentarmu secara bijak dan membangun.
Salam Indonesia Sejahtera.!!!

Simak terus Harian Joko untuk mendapatkan berbagai berita tentang Jokowi (Joko Widodo) terbaru dan update setiap hari.